Mengelola Risiko Dampak Perubahan Iklim di Indonesia: Peran Pemerintah dan Masyarakat


Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Dampak dari perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan peningkatan suhu udara semakin dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola risiko dampak perubahan iklim.

Pemerintah memegang peran penting dalam mengelola risiko dampak perubahan iklim di Indonesia. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan lingkungan. Namun demikian, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam upaya ini.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim. “Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan mengurangi pola konsumsi yang merugikan lingkungan,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, masyarakat dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya dalam mengelola risiko dampak perubahan iklim. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, pemerintah perlu melakukan pemetaan risiko bencana akibat perubahan iklim dan mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif.

Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Sehingga, kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan kerugian akibat perubahan iklim.

Sumber:

1. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI

3. Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG